SEJARAH SINGKAT PROVINSI NTB
Keberadaan status Provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Meski begitu, tanggal 17 Desember 2008 yang lalu, NTB telah genap berusia 50 tahun atau usia emas.
Pada usia emas NTB ini, NTB dipimpin pasangan K.H. M. Zainul Majdi, M.A, dan Ir. H. Badrul Munir, M.M. Dimana, sosok kedua pemimpin ini bertekad menjadikan NTB lebih baik, bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB.
NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Pada waktu itu, yang dipercayakan menjadi Gubernur NTB yang pertama adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.
Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan pun terus terjadi. Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Djakraningrat digantikan HR. Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya Program Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (PelitaI) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi.
Pada tahun 1978 H.R. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada beras di tingkat nasional. Bahkan sejak saat itulah, NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gogo Rancah (Gora).
Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, S.H, terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs. H. Warsito, S.H, mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB selama dua periode. Pada masa H. Warsito fokus pengembangan pariwisata di NTB dimulai, sehingga pariwisata NTB seperti sekarang ini. Selain itu, ide menjadikan NTB bisa setara dengan daerah lain di Indonesia juga dilakukan. Salah satunya dengan membangun infrastruktur yang bias mendukung perkembangan NTB di masa mendatang. Seperti pembebasan tanah ratusan hektar tanah di Lombok Tengah untuk lokasi pembangunan Bandara Internasional di NTB. Tanggal 31 Agustus 1998. H.Warsito digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid M, Si hingga 31 Agustus 2003. Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima.
Tahun 2003 hingga 1 September 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan Drs. H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E mas dengan program Gerbang Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditergetkan rampung pertengahan 2009. Tidak hanya itu, ada kepastian investasi dari Emaar Properties, investor asal Dubai Uni Emirat Arab untuk mengembangkan eks Lombok Tourism Development Corporotion (LTDC) di Lombok Tengah bagian selatan.
Provinsi NTB dalam usianya yang ke 50 telah dipimpin 7 putra terbaik bangsa. Kini masyarakat NTB menitipkan amanah memimpin pembangunan daerah di pundak KH. M. Zainul Majdi, M.A dan Wakil Gubernur NTB , Ir. H. Badrul Munir, M.M. Di usia ke 50 tahun, pemerintah dan segenap komponen masyarakat NTB terus bergegas dan meretas jalan harapan menuju terwujudnya NTB Beriman dan Berdaya Saing.
